Pusaran.Net - Ratusan wali murid yang tergabung dalam Komunitas Orang Tua Peduli Anak SMP Se-Surabaya (KOMPAK), melakukan demonstrasi di depan gedung Grahadi, menuntut penghapusan sistem zonasi dan meminta Mendikbud diganti. Rabu (19/06/2019).
Di tengah terik matahari, mereka berorasi agar sistem zonasi dihapus, karena sangat merugikan anaknya yang mempunyai nilai bagus tapi tidak bisa masuk sekolah negeri. Seperti yang dialami anak dari Hari Gustopo warga Sawunggaling Surabaya.
"Anak saya yang SD NEMnya bagus, yang saya sesalkan anak saya SD ini nilainya 288. Daftar ke SMP negeri kawasan tidak masuk, ternyata di reguler hanya berapa meter yang diterima. Sampai hari ini saya belum daftar", ujar Hari.
Kordinator demonstrasi Amir Pase, menilai kebijakan zonasi yang diterapkan Mendikbud untuk tahun ini harus dibatalkan. Karena sangat merugikan siswa yang berprestasi tidak bisa mendaftar ke sekolah negeri akibat jarak zonasi tersebut.
"Kita meminta menteri itu membatalkan zonasi, karena ini sangat merugikan anak-anak yang berpestasi kalau seperti ini. Anak-anak ini sudah berjuang sangat keras untuk mereka belajar, kadang-kadang sampai kita leskan, tapi prestasi mereka itu tidak berarti kalau zonasi ini diberlakukan", jelasnya.
Amir Pase menambahkan, kebijakan zonasi sangat belum matang dan tidak melibatkan partisipasi masyarakat meski dengan alasan pemerataan pendidikan untuk semua kalangan.
"Bangsa ini belum siap untuk persoalan pemerataan karena memang kenyataannya seperti ini, kalau memang tujuannya pemerataan itu harus ada sosialisasi. Dan bukan secara spontan dalam hitungan bulan, seharusnya mereka itu ada sosialisasi setahun atau dua tahun, menerima aspirasi masyarakat. Ini ngga, spontan dia (Mendikbud) putuskan seperti itu. Itu kan saya bilang Menteri salah resep", tambahnya.
Untuk itu, dalam orasinya KOMPAK juga meminta Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menolak kebijakan zonasi yang merugikan orang tua siswa. (pn1)
Editor : Redaksi