Pusaran.Net - Gubernur Jawa Timur Soekarwo meluncurkan buku Ketujuh berjudul "Berkaca Dari Kegagalan Liberalisasi Ekonomi". Diharapkan karyanya ini menjadi solusi atas pertarungan Dua teori ekonomi sejak tahun 1930 yakni ekonomi liberal dan ekonomi komando dalam mengembangkan perekonomian daerah maupun Nasional.
"Ini adalah seperti politik gelang karet, molor mungkeret (mengembang dan mengkerut). Itu adalah ditentukan faktor eksternalnya pembangunan fisik didalam pembangunan ekonomi itu. Lah kami menawarkan Satu solusi yang tidak pernah ketemu didalam pertarungan itu, yang saya katakan tiap 17 working ideology itu. Yaitu saya ketemukan didalam buku "Jatimnomics" proses produksi pembiayaan dan pasar, Tiga Segitiga ini", urai Soekarwo di Hotel Sheraton Surabaya. Minggu (21/10/2018).
Buku Ketujuh yang dicetak Elex Media Komputindo ini terdapat 6 bab, yang semuanya ditulis berdasarkan perenungan, pengamatan dan pengalaman Soekarwo selama menjabat menjadi Gubernur Jatim Dua periode. Agar kesenjangan sosial di masyarakat termasuk di sektor industri kecil dan besar dapat direduksi oleh pemerintah sebagai pembuat kebijakan dan pengambil keputusan yang sesuai dengan pembukaan UUD 1945.
"Pertumbuhan itu mengenai kesenjangan, kemiskinan dan pengangguran. Karena secara teoritik pertumbuhan yang tinggi kesenjangan itu tambah tinggi, itu yang paling sulit untuk dilakukan pengambil keputusan dimanapun di dunia ini", tambah Pakde Karwo.
Dihadiri beberapa pejabat Forkompimda, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan dan pimpinan media serta perwakilan negara sahabat, peluncuran buku bertagline "Memperkuat Komitmen Membangun Pertumbuhan Inklusi Berbasis UMKM".
Sementara itu, Guru Besar FEB UGM dan Staf Ahli Menteri Perhubungan, Profesor Wihana Kirana menilai bahwa buku karya Soekarwo ini sangat berguna bagi generasi melenial. Karena proses menulisnya melalui proses emperik,teoritis, dab kebijakan tentantang kegagalab neoliberalisme dalam pembangunan ekonomi Jatim.
"Buku ini juga mampu memberikan pandangan mengenai alternatif baru pembangunan ekonomi baru, yaitu teori ekonomi kelembagaan (Institutional Economics), yang ditunjukkan dalam proses pengambil keputusan kebijakan keberpihakan pembangunan ekononi UMKM", jelas Profesor Wihana Kirana dalam komentarnya di sampul belakang buku. (wah)
Editor : Redaksi