Puluhan warga Medokan Semampir Surabaya melakukan aksi damai di Balai Kota Surabaya, Rabu (13/3/2019). Sambil membentakan sejumlah spanduk, mereka berorasi mengenai tanah kas desa, yang akan dipergunakan untuk perluasan makam di kawasan Surabaya Timur, atau berada diantara Medokan Semampir berbatasan dengan Keputih Surabaya.
"Tapi kenyataannya sampai sekarang mana, belum ada perluasan makam. Tolong, bu Risma jangan bermain - main dengan tanah makam. Ingat bu Risma, kita semuanya besok itu juga akan dikuburkan di makam," kata orator aksi damai.
Ketua Umum Lembaga Anti Korupsi East Java Corruption And Judicial Watch Organization (ECJW) atau pendampingi hukum warga, Miko Saleh menjelaskan bahwa masyarakat memprotes alih fungsi lahan seluas 6,1 hekatar di wilayahnya, yang sebelumnya merupakan tanah kas desa beralih menjadi hak milik perorangan, dan akhirnya kembali dibeli oleh pemerintah kota Surabaya.
Kami menanyakan kepada pemkot keberadaan tanah kas desa yang dulu pernah diruislag, karena banyak menyalahi aturan, tuturnya.
Miko mengkritisi pembelian aset negara menggunakan dana APBD. Ia mengungkapkan, Pemkot Surabaya membeli tanah di Medokan Semampir untuk perluasan lahan makam di kawasan Surabaya Timur. Tanah yang dipersoalkan warga, secara fisik berada di Medokan Semampir berbatasan dengan Keputih. Namun, dalam sertfikatnya tertulis berada di Keputih. Padahal, lahan milik pemkot. Namun dibeli seakan milik perseorangan, katanya.
Ia menyampaikan warga Medokan Semampir menuntut pemerintah kota transparan soal proses ruislag yang berlangsung sekitar Tahun 2002, terutama saat tanah tersebut tiba-tiba menjadi milik perseorangan.
Miko mengatakan, bahwa tanah ganjaran awalnya seluas 6,1 Hektar. Namun fakta dilapangan hanya tinggal kurang dari 4 hektar dan, terbagi menjadi tiga bagian.
Yang jadi persoalan 2,2 hektar dari luas 6,1 hektar. Dan, di situ berdiri nama seseorang, ucap Caleg DPRD Jatim Dapil 5 Jember Lumajang dari Partai Perindo.
Aksi unjuk rasa warga Medokan Semampir mendapat respon pemerintah kota. Beberapa perwakilan bertemu dengan Kepala Dinas Pengelolan Tanah dan Bangunan, Maria Theresia Rahayu, dan beberapa pejabat lainnya.
Pertemuan tersebut berlangsung singkat karena pemerintah kota akan mengundang warga dan beberapa pihak terkait untuk menuntaskannya.
Usai menemuia warga, Maria Theresia mengatakan, bahwa pihaknya tak bisa merespon langsung tuntutan warga, karena harus mengklarifikasi terlebih dahulu datanya. Jika masalah tanah gak ada datanya kuaitir keliru, tuturnya.
Perempuan yang akrab disapa Yayuk ini mengungkapkan, pihaknya akan mengkroscek data lahan yang dipersoalkan warga ke kelurahan setempat. Apalagi, menurutnya kasus tersebut juga berlangsung cukup lama. Harapan kita ada solusi terbaik, katanya.
Dia menyebut, data yang diperlukan adalah berkiatan dengan kapan ruislag dilakukan, lokasinya dimana, siapa yang melakukan, kemudian prosedurnya bagaimana. Kalau belum menemukan data itu, saya ngomong bisa keliru, terangnya
Maria Theresia menyampaikan, pertemuan dengan warga Medokan Semampir direncanakan, pada Rabu 20 Maret mendatang. Dalam pertemuan tersebut, selain warga, juga akan diiukuti perwakilan kelurahan, kecamatan, Dinas Tanah dan Bangunan, Kejaksaan seta Kepolisian.
Editor : Redaksi