Pusaran.Net - Wakil Ketua Komisi B DPRD Surabaya, Anas Karno mengatakan memilih dan dipilih adalah hak konstitusi setiap orang yang dijamin undang-undang. Karena maju dalam Pilkada atau tidak, harus kita hormati bersama pilihan politik seseorang.
Termasuk, Dirut PDAM Surya Sembada Mujiman Sukirno yang santer diberitakan di media mau maju Pilkada Kota Surabaya 2020.
"Saya pikir, pilihan Pak Mujiaman harus dihormati, entah benar atau tidak rumor itu. Tapi kalau sudah diniati maju, Pak Mujiaman harus mundur dari Dirut PDAM. Ini tidak saja pertimbangan etika moral, tapi demi efektivitas manajerial di intern PDAM,"kata Anas Karno saat dihubungi, Jumat (7/02/2020).
Menurut politisi PDI Perjuangan ini, masih banyak yang parlu dibenahi di PDAM. Contoh, perbaikan pipa-pipa jaringan air yang sudah banyak yang lama. Kalau seorang Dirut sibuk gerilya politik, seumpama begitu, pastilah proyek besar yang menyangkut hajat hidup rakyat Surabaya akan terbengkalai.
"Apalagi belum ada legacy yang mencolok, yang dari kepemimpinan direksi PDAM saat ini. Jajaran direksi masih harus bekerja lebih keras dan lebih keras lagi untuk membuktikan mereka the dream team, dan kualitas leadership dan menejerial yang di atas rata-rata,"ujar pria yang akrab disapa Anas ini.
Belum lagi, lanjut Anas, Direksi PDAM mempunyai akses finansial, karena BUMD milik Pemkot Surabaya tergolong sangat sehat. Akses finansial itu bernilai ratusan miliar rupiah bahkan di atas Rp 1 triliun rupiah.
"Atas nama kepentingan publik Kota Surabaya, kita semua patut mewaspadai. Jangan sampai akses finansial itu disalahgunakan untuk kepentingan politik elektoral seorang pimpinannya. Terlalu besar kepentingan publik yang dipertaruhkan,"tambahnya.
Maka, melepas jabatan Dirut PDAM adalah tuntutan yang wajar, ketika Pak Mujiaman santer diberitakan media massa akan maju Pilkada. Isu ini bahkan berhembus sejak beberapa bulan lalu, dan terus mewarnai media massa akhir-akhir ini.
"Dewan Pengawas PDAM sebaiknya jangan diam terhadap situasi ini. Harus memberikan respon yang keras. Karena, jabatan Dirut PDAM itu taruhannya kepentingan publik. Kalau Dewan Pengawas diam seribu basa, berarti setali tiga uang dengan Dirut-nya yang santer diisukan maju Pilkada Surabaya,"imbau Anas.(pn2)
Editor : Redaksi