Pusaran.Net - Ketua Fraksi PDIP DPRD Surabaya Syaifuddin Zuhri mengecam keras sikap Satpol PP Kota Surabaya yang terkesan arogan dan kurang koordinasi saat merazia para pedagang kaki lima (PKL) yang akan berjualan di wilayah Genteng Sidomukti, Selasa (24/12/3019).
Harusnya dalam menjalankan roda pemerintahan daerah itu koordinasi dilakukan dengan baik, apalagi untuk masalah yang sangat krusial terkait nasib PKL. Ini urusan perut rakyat kecil lho, jadi harus benar-benar berjalan dengan baik," kata Syaifuddin Zuhri saat dihubungi, Kamis (26/12/2019).
Syaifuddin menyesalkan sikap Satpol PP yang tidak menghormati langkah anggota DPRD Surabaya Anas Karno untuk membantu mencarikan solusi buat warga.
Satpol PP semestinya ikut carikan solusi buat PKL, bukan malah mengintimidasi dengan merampas dagangan, ungkap Ipuk, sapaan akrab Syaifuddin.
Ipuk menegaskan, sikap yang diambil oleh anggota FPDIP Anas Karno hingga akan bentrok dengan Satpol PP adalah bentuk pertanggungjawaban yang bersangkutan sebagai wakil rakyat dalam menjalankan fungsi kontrol.
Di PDIP, kami diajarkan untuk total dalam membela kepentingan wong cilik. Jangan sampai walau Satpol PP punya kewenangan tapi melupakan etika dan koordinasi yang benar. Bukannya saling adu kewenangan," tegas Ipuk.
Kami sangat menyesalkan, padahal Bu Risma itu pemimpin yang memegang komitmen dan selalu welas asih kepada wong cilik, lha ini kok Satpol PP sebagai bawahannya Bu Risma bersikap sewenang-wenang, imbuhnya.
Seperti diketahui, insiden nyaris adu jotos antara Wakil Ketua Komisi B DPRD Surabaya Anas Karno dengan anggota Satpol PP terjadi saat razia Pedagang Kaki Lima (PKL) di samping gedung Siola, Selasa (24/12/2019).
Saat itu, Anas Karno menerangkan bahwa sesuai hasil rapat di Komisi B yang melibatkan PKL dan Satpol PP pada bulan November lalu, disepakati bahwa PKL boleh berjualan kembali jika kalau proyek pavingnisasi Jalan Genteng Sidomukti telah selesai. Syaratnya, PKL berjualan dengan menggunakan sarana tidak boleh permanen atau memakai gerobak, dan tidak menggangu jalan khususnya bagi mobil pemadam kebakaran.
Setelah pavingisasi rampung, sesuai komitmen dalam rapat, para PKL pun kembali berjualan, tapi malah dirazia Satpol PP. Mendengar kisruh itu, Anas Karno meluncur ke lokasi, setelah sebelumnya menelepon Satpol PP untuk menunggu koordinasi jika akan melakukan penertiban.
Anas Karno melihat, para PKL telah mematuhi segala persyaratan untuk kembali berjualan, yaitu memakai gerobak alias tidak permanen. Selain itu, para PKL tidak menganggu pejalan kaki dan siap menjaga kebersihan. Namun, Satpol PP bersikeras melarang PKL berjualan. Situasi panas, dan Anas Karno yang membela para PKL pun nyaris adu jotos dengan personel Satpol PP. (pn2)
Editor : Redaksi